APBD sebagai Stimulus Penggerak Ekonomi Masyarakat

ESNBanten--Dalam berbagai kesempatan para pengkritisi APBN maupun APBD seringkali berdalih bahwa belanja pegawai merupakan pemborosan dalam pengelolaan keuangan daerah karena dianggap lebih banyak membayar para pegawai dibandingkan dengan belanja modal/belanja pembangunan. 

Statemen yang kelihatannya sangat masuk akal tapi coba mari kita lihat satu persatu dengan akal yang sehat terkait pernyataan tersebut diatas.

Pertama, bahwa sebagian besar PNS Daerah didominasi oleh guru dan pegawai yang bergerak dibidang Kesehatan (dokter, bidan dan perawat).

Sementara tenaga teknis administrasi pemerintahan kurang lebih hanya sekitar 20-30% saja dari jumlah keseluruhan. Pertanyaanya apakah ketika guru sedang mengajar muridnya dia sedang bengong saja menghamburkan uang negara?

Baca Juga: Hasil Akhir Timnas Indonesia U 23 Kualifikasi Piala Asia U-23 2024, Taiwan Diobok-obok, Garuda Muda Pesta Gol

Yang dilakukan oleh seorang guru jelas merupakan pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan kompeten karena dibeberapa negara seperti Jepang dan Korea mereka menjadi maju karena kualitas SDM nya yang sangat qualified.

Kemudian ada sekitar 30% tenaga teknis administrasi pemerintahan, pertanyaanya bagaimana jika mereka ditiadakan, apa yang akan terjadi? Siapa yang mengatur masyarakat agar tidak terjadi kekacauan? Administrasi kependudukan? Perijinan pembangunan? Dan lain-lainnya yang membutuhkan peranan pemerintah daerah sebagai regulator agar semua berjalan tertib. Apakah ini bukan pembangunan?

Kedua, para pegawai dilingkup pemerintah daerah juga merupakan manusia yang memiliki kebutuhan dasar seperti makan, pakaian, perumahan, wisata dan lainnya.

Pertanyaan berikutnya bagaimana mereka bisa belanja jika tidak memiliki uang untuk membeli semua kebutuhan tersebut karena tidak memiliki income yang memadai akibat justifikasi bahwa belanja pegawai boros?

Baca Juga: Masjid Megah dibangun di Kawasan Adat Kasepuhan Cisungsang, Namanya Identik dengan Nama Gubernur Banten

Faktanya mereka sangat menghidupkan ekonomi masyarakat dengan berbelanja dipusat kuliner daerah dan berbelanja pakaian di kawasan pasar tradisional.

Ketika para pedagang itu banyak yang membeli tentu akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan yang diuntungkan tentu tidak hanya para pedagang karena pemerintah daerah juga pada akhirnya memiliki pendapatan daerah yang cukup besar dari retribusi atau pajak.

Ketiga, terpenuhinya belanja pegawai yang memadai juga memicu perputaran uang dengan sangat cepat karena mereka hanya menerima upah lalu kemudian membelanjakannya.

Berbeda dengan belanja modal yang memiliki perputaran uang lebih lambat, karena membutuhkan proses yang cukup panjang dalam pengerjaanya dan setelah jadi pun tidak segera mendatangkan uang karena membutuhkan proses juga sampai benar-benar suatu jalan misalnya memiliki nilai ekonomis, karena dalam beberapa kasus ada juga pembangunan infrastruktur yang tidak berjalan secara efektif akibat salah dalam perencanaan misalnya.