Kebijakan Sekolah Masuk Jam 5.30 Wita Ditolak Lembaga Perlindungan Anak, LPA: Menyengsarakan Semua

ESNBanten--Kebijakan sekolah masuk jam 5 pagi yang digagas Gubernur NTT, ditolak Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Veronika Ata.

Kebijakan itu kata Veronika, rawan memicu terjadinya praktik kekerasan seksual pada anak atau pelajar sehingga pihaknya menolak kebijakan tersebut.

"Kami secara tegas menolak kebijakan masuk sekolah jam 5.30 pagi karena tidak mewakili kepentingan terbaik anak, salah satunya membuat mereka berada dalam kondisi rawan kekerasan seksual," katanya kepada media di Kupang, Jumat 10Maret 2023.

Penolakan itu juga termasuk penerapan kebijakan masuk sekolah jam 5.30 Wita yang diberlakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap 10 sekolah SMA/SMK di Kota Kupang.

Baca Juga: Profil Ammar Zoni Artis yang Ditangkap Terkait Kasus Narkoba Sempat Main Sinetron Ikatan Cinta

Veronika mengatakan, kebijakan tersebut mengharuskan anak-anak pelajar berangkat ke sekolah sebelum jam 5.30 Wita dalam kondisi hari yang masih gelap.

Di sisi lain, transportasi tidak tersedia bagi sebagian besar pelajar dan banyak pelajar yang selama ini ke sekolah dengan berjalan kaki.

Menurut LPA, kondisi itu menempatkan anak-anak pelajar terutama perempuan rawan menjadi korban kekerasan seksual.

Artinya, kata dia, kebijakan ini bertolak belakang dengan semangat pemerintah bersama berbagai elemen mencegah dan melindungi anak-anak dari praktik kekerasan seksual.

Veronika menyebutkan efek lain yang merugikan anak seperti waktu istirahat terganggu membuat anak-anak mengantuk di sekolah dan tidak mengikuti proses belajar mengajar secara efektif.

Baca Juga: Kades Berambut Nyentrik Anak Punk Bakal Dipanggil Kadis PMD, Netizen Bela: Maunya Rapih Seperti Korupsinya

Para pelajar juga bisa stres dan semangat belajar menurun. Menurut dia lagi, tidak ada korelasi disiplin dan kecerdasan anak dengan masuk sekolah jam 5.30 pagi.

Bentuk disiplin sebagai dalih dari kebijakan ini, kata dia, adalah hal yang dibuat-buat dan pemikiran pribadi tanpa kajian yang matang.

"Karena itu kami menolak dengan tegas kebijakan ini karena menyengsarakan murid, juga orang tua, dan guru, bahkan meresahkan masyarakat," tegasnya.